Kurang Bayar Minerba dari 12 Provinsi Capai Rp 3,7 T
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) diminta segera meninjau proses tata kelola sektor Mineral dan batu bara. Pasalnya, saat ini kedua sektor tersebut telah…
Pemerintah Didesak Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Tambang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk segera menuntaskan proses renegosiasi…
PWYP Sodorkan Revisi UU Migas Alternatif
OFFSHORE Indonesia - Isu mafia migas masih menjadi perhatian publik hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menutup ruang gerak bagi mafia migas…
Tiga Tahun, Sektor Tambang Rugikan Negara Rp 4,6 Triliun
Jakarta - Koalisi anti mafia tambang mengatakan pemerintah menanggung kerugian hingga Rp 4,6 triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti perusahaan tambang…
Menghadang Pengemplang Pajak Tambang
Sudah menjadi tradisi, ketika mengawali era rezim baru, penguasa negeri ini kerap menyorot pendapatan negara dari pajak. Maklum, pendapatan suatu negara bertumpu pada…
Mafia Tambang Rugikan Negara Satu Triliun Rupiah
SETALI tiga uang. Buruknya tata kelola sektor migas ternyata juga terjadi di sektor pertambangan. Selama periode 2009 sampai 2013, kerugian negara (potential lost) dari land rent…
LSM Mengkritik Rencana Pengampunan Pajak
The Jakarta Post, Jakarta | Nasional | Minggu, 29 Maret 2015, 10:34 PM Sejumlah LSM yang disatukan di bawah Forum Pajak Berkeadilan (FPB), atau Forum Pajak yang Adil, pada hari…
Aksi Menolak Kriminalisasi KPK, Selamatkan Sumber Daya Alam
JAKARTA-Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang menggelar aksi di depan gedung KPK, Kamis (12/3) kemarin. Dalam aksi damai ini Koalisi Masyarakat Anti Tambang menolak kriminalisasi…
PWYP Minta TRTKM Ajukan Draf Revisi UU Migas Versi Masyarakat Sipil
04 March 2015, Editor Cundoko MigasReview, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) mendorong Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) mengajukan draf revisi UU Minyak dan Gas Bumi…