10 Mei 2015
Dirjen Minerba Diminta Tuntaskan Pekerjaan Rumah
Jakarta, Petrominer -- Terpilihnya Bambang Gatot sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, memberi harapan baru bagi sektor pertambangan…
10 Mei 2015
Ini PR Dirjen Migas dan Dirjen Minerba yang Baru
INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melantik lima pejabat struktural Eselon I pada Kamis pekan lalu. Terdapat dua jabatan strategis Eselon I yang…
10 Mei 2015
Terbang Dengan Anggaran Terbatas
Lima tahun lalu, drone terbang adalah domain militer AS dan penghobi kaya. Namun, dalam satu setengah tahun terakhir, para peneliti di Swandiri Institute di Pontianak, Kalimantan…
23 April 2015
Izin Pertambangan Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan di Tiga Provinsi
Kamis, 23 April 2015 | 22:17 WIB BENGKULU, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu, Lampung dan Banten menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas…
22 April 2015
KPK Didesak Usut Korupsi di Tambang
Penulis: Prismono | Rabu, 22 April 2015 - 19:06:02 WIB Jakarta, Petrominer - Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut…
15 April 2015
Korupsi SDA Marak
KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai…
14 April 2015
Jokowi Didesak Benahi Sektor Minerba
Jakarta, CNN Indonesia -- Sektor mineral dan batu bara dianggap memiliki celah yang merugikan. Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih memperhatikan. Desakan itu…
13 April 2015
Kurang Bayar Minerba dari 12 Provinsi Capai Rp 3,7 T
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) diminta segera meninjau proses tata kelola sektor Mineral dan batu bara. Pasalnya, saat ini kedua sektor tersebut telah…
12 April 2015
Pemerintah Didesak Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Tambang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk segera menuntaskan proses renegosiasi…









