Mafia Tambang Rugikan Negara Satu Triliun Rupiah

Mafia Tambang Rugikan Negara Satu Triliun Rupiah

SETALI tiga uang. Buruknya tata kelola sektor migas ternyata juga terjadi di sektor pertambangan. Selama periode 2009 sampai 2013, kerugian negara…

LSM Mengkritik Rencana Pengampunan Pajak

The Jakarta Post, Jakarta | Nasional | Minggu, 29 Maret 2015, 10:34 PM Sejumlah LSM yang disatukan di bawah Forum Pajak Berkeadilan (FPB), atau Forum…

Aksi Menolak Kriminalisasi KPK, Selamatkan Sumber Daya Alam

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang menggelar aksi di depan gedung KPK, Kamis (12/3) kemarin. Dalam aksi damai ini Koalisi Masyarakat Anti…

PWYP Minta TRTKM Ajukan Draf Revisi UU Migas Versi Masyarakat Sipil

04 March 2015, Editor Cundoko MigasReview, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) mendorong Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) mengajukan draf…

Jakarta Berencana Melakukan Perubahan Besar

bangkokpost.com - Pemerintah Indonesia telah memulai tinjauan menyeluruh dari semua aspek industri hulu migas termasuk perizinan, kebijakan dan…

Enam Catatan Kritis dalam Lelang Jabatan di Kementerian ESDM

Suci Sedya Utami - 12 Januari 2015 20:58 wib Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP)…

Indonesia Diharapkan Menyerukan Transparansi Sektor Migas di G20

VIVAnews - Negara-negara G20 diharapkan dapat melaksanakan praktek tata kelola yang transparan dan bersih dari korupsi untuk pelaksanaan pembangunan…

Rentan Jadi Sapi Perahan, Seleksi Bos Pertamina Harus Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno agar…

Pilih bos Pertamina, Menteri BUMN diminta libatkan KPK dan PPATK

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan seleksi terbuka…