Ini PR Dirjen Migas dan Dirjen Minerba yang Baru

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melantik lima pejabat struktural Eselon I pada Kamis pekan lalu. Terdapat dua jabatan strategis Eselon I yang…

Terbang Dengan Anggaran Terbatas

Lima tahun lalu, drone terbang adalah domain militer AS dan penghobi kaya. Namun, dalam satu setengah tahun terakhir, para peneliti di Swandiri Institute di Pontianak, Kalimantan…

Izin Pertambangan Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan di Tiga Provinsi

Kamis, 23 April 2015 | 22:17 WIB BENGKULU, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu, Lampung dan Banten menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas…

KPK Didesak Usut Korupsi di Tambang

Penulis: Prismono | Rabu, 22 April 2015 - 19:06:02 WIB Jakarta, Petrominer - Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut…

Korupsi SDA

Korupsi SDA Marak

KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai…

ilustrasi

Jokowi Didesak Benahi Sektor Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- Sektor mineral dan batu bara dianggap memiliki celah yang merugikan. Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih memperhatikan. Desakan itu…

Ilustrasi migas. (Foto: Okezone)

Kurang Bayar Minerba dari 12 Provinsi Capai Rp 3,7 T

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) diminta segera meninjau proses tata kelola sektor Mineral dan batu bara. Pasalnya, saat ini kedua sektor tersebut telah…

Membedah Visi, Misi dan Program Keterbukaan di Bidang Sumber Daya Alam, Energi, dan Lingkungan Para Kandidat Calon Presiden

Visi dan Misi di sektor energi dari dua kandidat presiden Indonesia telah dipresentasikan. Kedua kandidat baik Prabowo dan Joko Widodo tampaknya belum terlalu memperhatikan…

Smelter (ilustrasi)

Pemerintah Didesak Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk segera menuntaskan proses renegosiasi…

Privacy Preference Center

Skip to content