Tata Kelola Mesti Transparan

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan harus terus didorong dan dipercepat. Sebab, ketahanan ekonomi dan pembangunan di…

Koalisi PWYP Indonesia Sampaikan Masukan Pertanyaan Debat Kandidat Capres-Cawapres ke KPU

Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 25 Januari 2019 Jakarta – Debat  kandidat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) putaran kedua dengan…

Debat Paslon Tahap II, Tanpa Kisi-Kisi dan Sejumlah Perubahan

Debat pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden tahap pertama telah rampung. Setelah debat tahap pertama selesai, Komisi Pemilihan Umum melakukan evaluasi. Terutama menyangkut…

Yang Terlupakan (Dilupakan) dalam Debat Kandidat Capres/Cawapres Pertama

Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 20 Januari 2019 Jakarta–Kamis malam (17/01) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah menjalani debat…

Target Penggunaan Gas untuk Transportasi Sulit Terwujud

JAKARTA, KOMPAS — Optimalisasi penggunaan gas untuk transportasi membutuhkan komitmen lintas sektor. Tanpa komitmen bersama, rencana pemerintah untuk mengurangi impor minyak tidak…

Cadangan Gas Bumi Terancam Habis 43 Tahun Lagi

Publish What You Pay (PWYP) mengungkapkan kalau cadangan gas bumi akan terancam habis dalam waktu 43 tahun lagi. Ini bisa terjadi dengan catatan belum ada tambahan cadangan…

Gas Bumi Berperan Strategis untuk Dukung Pembangunan

JAKARTA - Gas bumi diakui memegang peranan strategis dalam pembangunan, khususnya di sektor energi dan industri nasional. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik di masa…

Keterbukaan Usaha Pertambangan Didorong

SEMARANG- Usaha bidang pertambangan kerap menjadi sorotan masyarakat. Bukan hanya soal izin yang tak sesuai ketentuan, namun proyek tambang itu juga kerap memicu konflik dengan…

Tak Patuhi Ketentuan, Perusahaan Dikenai Sanksi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP batubara yang tak memenuhi ketentuan penjualan batubara untuk…

Pengendalian Produksi Batubara Sebaiknya Dipatuhi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mengendalikan produksi batubara sesuai Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Produksi dikendalikan agar batubara bisa…

Privacy Preference Center

Skip to content