Konsolidasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2019 mengadakan konsolidasi untuk…
Diskusi dan Screening Film Fragmen dari Pining
Aceh merupakan rumah dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Sayangnya, hutan di Kawasan Leuser kini terus mengalami…
PWYP Indonesia Dorong Bojonegoro Kelola Dana Migas untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten dengan produksi migas tertinggi di Indonesia, yang berkontribusi terhadap 25%-30% produksi migas nasional. Bojonegoro…
PWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang
Pasca dilaksanakannya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi…
Efisiensi Energi di Sektor Transportasi, Studi Kasus di Indonesia dan Uni Eropa
Sektor transportasi menyerap konsumsi energi yang cukup besar, di mana lebih dari 94% penggunaan energi pada sektor transportasi di Indonesia bersumber dari Bahan Bakar Minyak…
Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Industri Ekstraktif
Kebutuhan akan keterbukaan kontrak dan perizinan di industri ekstraktif kini semakin menguat, seiring dengan tuntutan publik dalam mendorong pengelolaan industri ekstraktif yang…
“Masa Depan dan Tantangan Pengelolaan Gas Nasional”
Di tengah produksi minyak bumi yang terus menurun, gas berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan energi dan pembangunan industri nasional. Penggunaan gas juga menjadi energi…
PWYP Indonesia bersama Pemangku Kepentingan Kaltim Bahas Pengendalian Produksi dan Ekspor Batu Bara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memandatkan pembatasan produksi dan ekspor batu bara, juga pengutamaan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.…
Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan
Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya inisiatif Transfer Anggaran Provinsi…
Tantangan Pengelolaan Batubara Nasional: Kebocoran Penerimaan Negara dan Urgensi Transisi Energi
Penempatan batu bara sebagai motor pembangunan, bukan komoditas semata, telah dipahami urgensinya oleh seluruh pihak. Namun dalam praktiknya, itu tidak mudah. Terdapat sejumlah…