Kegiatan

16 Maret 2016

Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda

Pasca-berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di kabupaten sepenuhnya ditarik ke…

11 Maret 2016

Dibutuhkan Open Data untuk Meningkatkan Tata Kelola Industri Ekstraktif

"Sementara yang lain sibuk membahas tentang tata kelola dan manajemen, kami di sini bersenang-senang bermain dengan data dan banyak game seperti MAP-X, OpenRefine, Tableau,…

2 Maret 2016

Mitigasi Dampak UU Pemda Terhadap Kebijakan Anggaran Tata Kelola Hutan dan Lahan

1 Maret 2016

PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun terakhir mengungkap lemahnya tata kelola pertambangan minerba. Maraknya izin yang tumpang tindih,…

1 Maret 2016

PKF: Sains, Teknologi, dan Aktivisme untuk Perbaikan Kebijakan Publik

Tak hanya negara, ternyata sains pun perlu mendemokratisasikan dirinya. Hal ini terungkap dalam diskusi mingguan PWYP Knowledge Forum (PKF) ke-4 bertajuk “Sains, Teknologi, dan…

29 Februari 2016

Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda

Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80% tidak mempunyai dokumen…

29 Februari 2016

Kolaborasi Open Data dan Gerakan Anti Korupsi

Kiri: YABHG Tun…

18 Desember 2015

Indonesia Kembali Menjadi EITI Compliant Country

3 Desember 2015

Panja RUU Migas DPR Kunjungan Kerja ke Riau

27 November 2015

Tantangan Industri Ekstraktif dalam Pembangunan Berkelanjutan

Reformasi kebijakan di industri ekstraktif memiliki peran yang signifikan untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Namun,…