6 November 2017
SIARAN PERS: Global Conference on Beneficial Ownership Transparency
Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian…
2 November 2017
Kerjasama Pemerintah & Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Data Beneficial Ownership
Co-creation antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam membuka data Beneficial Ownership (BO). Hal ini disampaikan oleh Raden Siliwanti, Koordinator Open…
2 November 2017
Mendefinisikan Politically Exposed Person dalam Mendorong Keterbukaan Kepemilikan Perusahaan
Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme PEP (Politically Exposed Person), secara umum masih menemui banyak…
2 November 2017
Mendorong Transparansi dan Gerakan Anti Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Asia Pasifik
Sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara, dimana SDA menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Namun buruknya tata kelola dan…
2 November 2017
Pemerintah Indonesia Perkuat Komitmen Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Sebagai negara anggota Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam membuka data beneficial ownership (BO) untuk memerangi…
31 Oktober 2017
PWYP Indonesia Libatkan Multi Pihak dalam Diskusi Pembenahan Tata Kelola Reklamasi dan Pasca Tambang
Pada (04/10), bertempat di Hotel Haris, Jakarta Selatan, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyelenggarakan roundtable discussion…
23 Oktober 2017
KPK: Perusahaan Tambang Anonim Utang Rp 23 Triliun ke Negara
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak tambang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka berutang kepada negara mencapai Rp 23 triliun karena tak membayar…
27 September 2017
PWYP Indonesia Sampaikan Draft RUU Migas Versi Masyarakat Sipil
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan draft revisi Undang-Undang Migas versi masyarakat sipil kepada Kementrian ESDM…
27 September 2017
Masyarakat Sipil Susun Strategi Kawal Pelaksanaan EITI Indonesia
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan EITI di Indonesia telah menjalankan mandat untuk melakukan proses…
27 September 2017
Financial Modelling: Instrumen Baru Mendorong Akuntabilitas Industri Ekstraktif
Gelombang transparansi di sektor industri ekstraktif telah berdampak pada pembukaan data di sektor yang sarat akan ketertutupan, baik itu data penerimaan maupun kontrak. Pembukaan…









