4 Februari 2016

Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014

Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang baru (23/2014) dan kebijakan perijinan terpadu satu pintu (PTSP)? Menjawab hal ini, Sony Heru…

20 Januari 2016

Position Notes: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/2001

Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di…

20 Januari 2016

Kronologi Pengeboran Kembali Migas Lapindo

Tahun 2006 lalu, terjadi semburan lumpur dari sumur Lapindo Brantas Inc (LBI) yang mengakibatkan masyarakat di sekitar LBI kehilangan kampungnya. Tahun 2011, Lapindo kembali…

20 Januari 2016

4 Alasan Lapindo Brantas. Inc untuk Tidak Melakukan Pengeboran

Setelah kasus semburan lumpur Lapindo di tahun 2006, akankah Lapindo Brantas Inc (LBI) melakukan pengeboran (lagi)? Berikut 4 alasan PWYP Indonesia, LBI sebaiknya tidak melakukan…

19 Januari 2016

Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan

“Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun, terbesar…

19 Januari 2016

Kontrak Karya Freeport: KPK Diminta Sadap Proses Negosiasi

19 Januari 2016

Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba

Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus menjadi titik terang…

14 Januari 2016

Siaran Pers: Pemerintah Harus Hentikan Pengeboran Lapindo Brantas  

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerjasama dengan Lapindo Brantas Inc., baik kegiatan eksplorasi…

14 Januari 2016

Operasi Lapindo: Pemerintah Didesak Putus Kontrak