4 Februari 2016

Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014

Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang baru (23/2014) dan kebijakan perijinan terpadu satu pintu (PTSP)?…

20 Januari 2016

Position Notes: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/2001

Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi…

20 Januari 2016

Kronologi Pengeboran Kembali Migas Lapindo

Tahun 2006 lalu, terjadi semburan lumpur dari sumur Lapindo Brantas Inc (LBI) yang mengakibatkan masyarakat di sekitar LBI kehilangan kampungnya.…

20 Januari 2016

4 Alasan Lapindo Brantas. Inc untuk Tidak Melakukan Pengeboran

Setelah kasus semburan lumpur Lapindo di tahun 2006, akankah Lapindo Brantas Inc (LBI) melakukan pengeboran (lagi)? Berikut 4 alasan PWYP Indonesia,…

19 Januari 2016

Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan

“Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai…

19 Januari 2016

Kontrak Karya Freeport: KPK Diminta Sadap Proses Negosiasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Publish What You Pay (PWYP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi setiap proses dari rencana divestasi…

19 Januari 2016

Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba

Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus…

14 Januari 2016

Siaran Pers: Pemerintah Harus Hentikan Pengeboran Lapindo Brantas  

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerjasama dengan Lapindo Brantas…

14 Januari 2016

Operasi Lapindo: Pemerintah Didesak Putus Kontrak

Sejumlah wisatawan melihat seratus patung sisa peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo yang ada area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa…

14 Januari 2016

Advokasi Rakyat Mendesak Pemerintah Putus Kontrak Lapindo

TEMPO.CO, Jakarta - Publish What Your Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerja sama dengan Lapindo Brantas Inc, baik…

Subscribe Newsletter

Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.

Berlangganan