6 November 2018

LSM Tolak Amnesti Pajak bagi Pengemplang Tambang

JAKARTA. Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional mendapat kritikan…

26 Mei 2017

Inisiatif Perda Muatan Lokal Industri Ekstraktif Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu kabupaten penghasil migas dan pertambangan di Indonesia. Di mana, lebih dari 70% pendapatan APBD…

18 April 2017

Jangan Gegabah Perpanjang Izin

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam…

12 Mei 2016

Management Pendapatan Negara dari Sumber Daya Ekstraktif

Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as…

10 April 2016

PWYP: Uang ‘Haram’ di Indonesia Terbanyak ke-7 Sedunia

7 April 2016

Managemen Pendapatan Negara dari Sektor Ekstraktif

Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as…

1 Maret 2016

Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Inklusi Keuangan Bagi Kaum Perempuan

21 Februari 2016

Koalisi Publish What You Pay Siap Kawal Sektor Energi Agar Tak Jadi Bahan Bancakan

19 Februari 2016

Koalisi Publish What You Pay Indonesia Siap Kawal Korsup Energi KPK

JAKARTA – Koalisi Publish Whay You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah KPK untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi…

4 Februari 2016

Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba (Permen 07/2014)

PWYP Indonesia mendorong reformasi kebijakan pada sektor minerba, salah satunya fokus pada aspek kepatuhan dan perbaikan mekanisme jaminan reklamasi…