6 November 2018
LSM Tolak Amnesti Pajak bagi Pengemplang Tambang
JAKARTA. Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional mendapat kritikan dari sejumlah LSM khususnya dari…
26 Mei 2017
Inisiatif Perda Muatan Lokal Industri Ekstraktif Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu kabupaten penghasil migas dan pertambangan di Indonesia. Di mana, lebih dari 70% pendapatan APBD daerahnya berasal dari industri…
18 April 2017
Jangan Gegabah Perpanjang Izin
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin…
12 Mei 2016
Management Pendapatan Negara dari Sumber Daya Ekstraktif
Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as Passion" yang diselenggarakan oleh…
7 April 2016
Managemen Pendapatan Negara dari Sektor Ekstraktif
Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as Passion" yang diselenggarakan oleh…
21 Februari 2016
Koalisi Publish What You Pay Siap Kawal Sektor Energi Agar Tak Jadi Bahan Bancakan
Sumber…
19 Februari 2016
Koalisi Publish What You Pay Indonesia Siap Kawal Korsup Energi KPK
JAKARTA – Koalisi Publish Whay You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah KPK untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di Sektor Energi seperti…
4 Februari 2016
Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba (Permen 07/2014)
PWYP Indonesia mendorong reformasi kebijakan pada sektor minerba, salah satunya fokus pada aspek kepatuhan dan perbaikan mekanisme jaminan reklamasi dan pascatambang. Bagaimanakah…