Perkuat Kapasitas Anggota, Seknas PWYP Indonesia Mengadakan Workshop Keadilan Perpajakan dan Arus Keuangan Ilegal
Jakarta, PWYP Indonesia - Sekretariat Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan Sharing Session bertemakan “Prinsip Keadilan dalam Perpajakan dan Kasusnya di…
Menghadapi Teror Pengawasan Tambang
Perlu dua kali bagi Kamal, bukan nama sebenarnya, untuk datang ke lokasi galian C di Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah demi mendapatkan sejumlah informasi. Kamal…
Penyusun Panduan Teknis Perencanaan dan Monitoring-Evaluasi [Ditutup]
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga yang konsen melakukan perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), serta memberikan perhatian khusus…
PWYP Indonesia Gandeng Sekretariat PWYP Global Adakan Workshop Memahami Strategi dan Indikator Visi Global PWYP 2020-2025
Jakarta, PWYP Indonesia - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, bersama Sekretariat PWYP Global mengadakan workshop bertemakan “Memahami Visi Global PWYP 2025: Strategi dan…
Proses Perpanjangan dan Pemberian IUPK Kepada PT Arutmin Dipertanyakan
Siaran Pers Selasa, 4 November 2020 Jakarta – Seperti diduga sebelumnya, pemerintah akhirnya memberikan Surat Keputusan (SK) perpanjangan dan peralihan PT Arutmin Indonesia selaku…
Pertemuan Regional PWYP Asia-Pasifik Mengupas Penajaman Kerja Koalisi PWYP Terkait Transisi Energi dan Transparansi Kontrak
Jakarta, PWYP Indonesia - Sekretariat Publish What You Pay (PWYP) London, Inggris, bersama dengan koalisi PWYP kawasan Asia-Pasifik mengadakan forum penajaman kerja PWYP terkait…
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat Bergabung dalam Kemitraan Global untuk Mendorong Pemerintahan yang Terbuka
Siaran Pers Bersama 23 Oktober 2020 Nusa Tenggara Barat, Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi…
Presiden dan Pimpinan DPR Bertanggungjawab atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja di Masyarakat
Press Release Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, 11 Oktober 2020 Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom of…
Omnibus Law: “Cacat” Prosedur dan Berimplikasi Buruk Terhadap Tata Kelola SDA
Siaran Pers Untuk disiarkan pada tanggal 7 Oktober 2020 dan setelahnya. Jakarta – Lagi dan lagi, publik dikejutkan dengan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja…
Lowongan Konsultan Instrumen Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah [Ditutup]
Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif minyak dan gas bumi…