Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas kawasan hutan terluas di dunia (urutan ketiga), dengan jenis hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan di Pulau…
Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Rokan untuk Masyarakat Riau
Pekanbaru – Sebagaimana diketahui, kontrak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan Wilayah Kelola Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Rokan akan berakhir pada 8 Agustus…
Ancaman Laju Deforestasi dan Degradasi Lahan di Indonesia Menjadi Satu Ancaman Nyata dan Tak Terbendung
Berdasarkan hasil kajian dan monitoring yang dilakukan oleh PWYP Indonesia terhadap laju kerusakan, deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami fase…
Pemantauan Deforestasi Hutan Oleh Masyarakat di Provinsi Papua Barat
Kebijakan tata kelola hutan dan lahan diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Inpres No 6 Tahun 2017 tentang moratorium pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan…
Urgensi Sinkroniasi dan Integrasi Perencanaan Pembagunan Sektor ESDMis dan Monev Kebijakan Sektor ESDM
Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan sektor…
Aspek Perizinan Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Aspek perizinan menjadi salah satu yang berubah secara signifikan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba, mulai dari kewenangan pengelolaan yang sebagian besar…
Oligarki Tambang dan Undang-Undang Minerba
Meskipun, mendapat penolakan yang keras dari berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan…
Prinsip Berdikari: Menggeser Narasi Pemberdayaan
Voice, sebuah program yang memfasilitasi dana hibah untuk isu keragaman dan inklusi, menyelenggarakan "Knowledge Exchange: Infinite Influence; Right of Leading Holders" di Masaka,…
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Proses kontrak dan perizinan dalam rangka pengadaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi daerah merupakan aspek krusial…
