Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK

Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi…

kumparan_photo

Cadangan Terbatas, Pemerintah Kurangi Produksi Batu Bara

Indonesia termasuk 5 besar negara produsen batu bara di dunia dengan rata-rata produksi 440 juta ton per tahun. Namun, cadangan yang terus menipis membuat pemerintah akan…

DEN: Produksi Batu Bara Harus Dikendalikan Agar RI Tak Krisis Energi

Jakarta - Produksi batu bara di 2019 akan dikurangi menjadi 400 juta ton per tahun di 2019. Tahun ini produksi batu bara dalam negeri mencapai 440 juta ton per tahun. Saat ini,…

Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan

Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur…

berita Detik

KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan…

Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong

Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.…

Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK

Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh…

Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK

Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola…

Hukum Online

Pengungkapan Beneficial Owner ‘Pintu Masuk’ Kejar Korporasi Penghindar Pajak

Rancangan Perpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana…

EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif

JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan…

Privacy Preference Center

Skip to content