Upaya Pemerintah Memprioritaskan Batubara untuk Kedaulatan Energi Hadapi Tantangan

Kementerian ESDM menekankan pentingnya penggunaan batubara sebagai faktor pendukung tercapainya kedaulatan energi. Utamanya berkaitan dengan perubahan paradigma pengelolaan…

Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak

SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan…

Industri Migas dan Tantangan Pencegahan Celah Korupsi di Indonesia

Sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan oleh praktik korupsi. Pandangan tersebut terkonfirmasi oleh…

Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi. Selengkapnya,…

Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif

Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan keharusan. Pertama, hal tersebut…

KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam

Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari materi di…

Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip…

CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan…

Case Study: Efektivitas Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dapat mendorong pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan menganggulangi kemiskinan.…

Dinamika Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sayangnya,…

Privacy Preference Center

Skip to content