Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang
Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ada Warga Negara Indonesia yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu mengejutkan…
Forum Publik Brooking Institute: Menggunakan data industri ekstraktif untuk melawan ketimpangan & memperkuat akuntabilitas
Pada tanggal 24 Oktober, Brookings Africa Growth Initiative, bersama Oxfam, the Natural Resource Governance Institute, dan Publish What You Pay, bersama-sama menyelenggarakan…
Konsultasi Komite Pengarah Open Government Partnership
Sebagai persiapan untuk Pertemuan Sub-komite Kriteria dan Standar OGP di Washington, Maryati Abdullah sebagai koordinator nasional PWYP Indonesia dan juga anggota komite pengarah…
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Revisi Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pertama kali…
DPR, Batalkan Pembahasan dan Pengesahan RUU Pertambangan Minerba! Jangan Manfaatkan Situasi, Fokus Selamatkan Rakyat dari Pendemik Covid-19!
Jakarta - Di tengah pandemik Covid-19 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Masa Sidang III kali ini, menyatakan akan tetap melakukan pembahasan…
Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan
Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009…
Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu,…
Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang…