Siaran Pers Bersama
23 Oktober 2020
Nusa Tenggara Barat, Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi bagian dari Kemitraan Pemerintahan Terbuka/Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam membentuk pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, NTB dan Sumbawa Barat akan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda pemerintahan terbuka di wilayahnya serta mentransformasikan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya.
DR. Zulkieflimansyah, Gubernur Provinsi NTB, menyambut baik terpilihnya Provinsi NTB ke dalam kemitraan global tersebut. Ia berharap dapat belajar dari anggota OGP baik di tingkat nasional maupun lokal dalam memajukan gerakan pemerintahan yang terbuka (open government). Menurutnya, prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam OGP sangat relevan dengan misi/agenda pembangunan Provinsi NTB yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Wakil sekretariat CSO-OGP Indonesia, Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan Dwi Arie Santo dari SOMASI NTB mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk menciptakan reformasi yang menjawab kebutuhan masyarakat di NTB. Tentu saja, inisiatif OGP merupakan wadah yang tepat untuk mencapainya. Mereka meyakini kolaborasi Pemerintah Daerah bersama masyarakat sipil ke dalam OGP Lokal akan membuka kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Tata kelola pemerintah yang lebih terbuka dan partsipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga masyarakat semakin percaya terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.
“PWYP Indonesia juga menyambut baik serta berkomitmen untuk terus dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan mendorong semangat keterbukaan untuk pelayanan publik yang lebih baik’, ungkap Aryanto.
Selama ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para reformis di pemerintahan telah memperjuangkan diterapkannya pendekatan pemerintah yang terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Inisiatif tersebut di antaranya berupa pengembangan sistem pengaduan pelayanan publik dan whistle blowing system (WBS), revitalisasi pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu) melalui sistem informasi posyandu serta penyediaan portal Satu Data untuk NTB. Sebagai anggota baru OGP, Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat berharap dapat meningkatkan upaya ini bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal dan mampu mempelajari hal-hal baik dari anggota OGP lainnya.
OGP dengan ini menyambut baik 56 anggota baru yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Peningkatan ini menjadi sejarah terbesar dalam OGP, karena terjadi dalam situasi kritis pandemi Covid 19, mengingat daerah menjadi garda terdepan dalam menanganinya, sementara itu harus berhadapan dengan anggaran yang terbatas atau situasi yang tidak aman. Ke-56 anggota baru yang terpilih tersebut merupakan hasil seleksi dari 112 pelamar.
Selama ini, anggota OGP lokal telah menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi dan mengambil langkah berani dalam menghadapi tantangan. Salah satunya di Buenos Aires, Argentina, dimana pemerintah dan masyarakat sipil bekerjasama untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan reproduksi. Kemudian di Sekondi-Takoradi, Ghana, dimana masyarakatnya dapat mengakses informasi secara digital atau melalui aplikasi proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan aktivitas konstruksi ilegal. Guna melanjutkan keberhasilan ke-20 anggota pertama OGP lokal, Badan Pengarah OGP sepakat untuk meningkatkan keanggotannya di tahun 2020.
Pimpinan Eksekutif OGP, Sanjay Pradhan, menyambut hangat penambahan anggota baru ke dalam kemitraan ini. “Para pemimpin lokal – baik pemerintahan dan masyarakat sipil – seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan publik.
Berdasarkan penilaian OGP yang dipilih oleh Panitia Seleksi dari ragam latar belakang yang terdiri dari Badan Pengarah dan anggota OGP serta perwakilan dari masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan penilaian kriteria dalam proposal, dan juga faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan keanggotaan OGP yang beragam secara regional dengan jenis dan ukuran entitas yang berbeda-beda, serta kekuatan unik yang dimiliki untuk menyempurnakan tujuan dari OGP Lokal.
Pada tahun 2020, OGP telah menerima lebih dari 100 pelamar yang berasal dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah dimana seluruh pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas Praktik OGP Lokal dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan OGP tentang pemerintah daerah yang terbuka serta berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran rekan OGP dalam rangka meningkatkan reformasi di tingkat lokal dan nasional bagi seluruh anggota OGP.
****
Tentang OGP:
Pada tahun 2011, para pejabat tinggi pemerintah dan anggota masyarakat sipil berkumpul untuk membentuk suatu kolaborasi yang unik – sebuah kemitraan yang menggabungkan kekuatan untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel, responsif dan inklusif.
78 negara dan pemerintah daerah yang junlahnya terus meningkat – mewakili lebih dari dua milyar penduduk – bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil telah menjadi anggota Kemitraan Pemerintahan Terbuka / Open Government Partnership (OGP).