8 Oktober 2022
Komunike C20 Minta Pemimpin G20 Sisihkan Perbedaan Demi Atasi Krisis
Kelompok masyarakat sipil Civil 20 atau C20 telah menyerahkan komunike C20 kepada pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang…
6 Oktober 2022
C20 Political Statement
We are gathering here today amidst crises and conflicts wrapping our world. It suffices to say that we all share the misery and sadness experienced by millions of…
6 Oktober 2022
G20 Diminta Kesampingkan Perbedaan, Selesaikan Krisis
NUSA DUA, KOMPAS — Organisasi masyarakat sipil dunia menyerukan kepada pemimpin di kelompok 20 negara berperekonomian terbesar dunia atau G20 agar mengesampingkan segala…
5 Oktober 2022
C20 Policy Pack
“During bad circumstances, which is the human inheritance, you must decide not to be reduced. You have your humanity, and you must not allow anything to reduce…
30 September 2022
Mekanisme Pemungutan Suara Pemilihan Wakil Masyarakat Sipil Dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia Periode 2022 – 2025
Syarat Pemilih: Setiap anggota koalisi PWYP Indonesia secara langsung/otomatis berhak menjadi pemilih tetap Organisasi masyarakat sipil di luar koalisi PWYP Indonesia dapat…
29 September 2022
Ketergantungan pada Batubara Menunjukkan Tren Penurunan Secara Global
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren global menunjukan dunia perlahan mengurangi ketergantungannya kepada batubara. Hal itu terutama terjadi di India. Oleh karena itu, pemerintah…
28 September 2022
International Right to Know Day
International Right to Know Day 2022! Through the momentum of World Right to Know Day 2022, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia together with other civil society through the…
22 September 2022
Dokumen Ketenagalistrikan Tunjukan India Berencana Menurunkan Kapasitas PLTU di 2030, Bagaimana Nasib Batu Bara Indonesia?
India merupakan negara tujuan ekspor batu bara Indonesia terbesar kedua setelah China dengan total mencapai 97,5 juta ton pada 2020 berdasarkan data Kementerian ESDM Jakarta, 22…
15 September 2022
Permasalahan Perizinan Tambang di daerah mendapat sorotan BULD DPD RI
ESN, Jakarta - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai perlu adanya perbaikan regulasi perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. Problematika tersebut terjadi…







