Aturan Baru Jonan Dianggap Simbol Inkonsistensi Pemerintah
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi menilai terbitnya beleid baru terkait operasi…
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk…
Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!
Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Setelah…
Dengan Melewati Tenggat Waktu, Pemerintah Diminta Untuk Mencabut Izin Penambangan yang Bermasalah
Pemerintah provinsi harus mulai mencabut izin penambangan mineral dan batubara (IUP) yang tidak bersih dan jelas (non-CnC) karena pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan dan…
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin. Setelah periode tersebut,…
Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid
Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menghadiri Peer Exchange Working Group “Keterbukaan Sumber Daya Alam” di Madrid, Spanyol, 4-5…
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)…
