Agenda Prioritas 5 (AP-5) PWYP Indonesia adalah Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi
Agenda prioritas 5 meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola sekretariat nasional dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian dalam analisis kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar-koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta pengembangan manajemen organisasi modern yang adaptif pada perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWYP Indonesia di tingkat nasional dan global tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kinerjanya. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran Badan Pengarah dengan anggota koalisi dan sekretariat nasional; Serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan tata kelola dan pengembangan inovasi di berbagai daerah maupun di tingkat nasional.
Artikel terkait
Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda
Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC…
Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan
“Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai…
Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus…
Penuntasan Kejahatan Tambang Mencuat di Forum Supervisi KPK
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sektor pertambangan telah menjadi pembahasan dalam forum supervisi…
Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan
Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan…
KESDM Harus Tagih Piutang PNBP Perusahaan Tambang
INILAHCOM, Jakarta - Publish What You Pay Indonesia mengkritik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menertibkan kewajiban keuangan…
Penertiban Ribuan IUP Bermasalah Dinilai Tak Serius
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai tak serius menertibkan 4.563 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang belum berstatus clean and clear.…
Pemerintah Didesak Serius Cabut IUP Minerba Bermasalah
Masyarakat sipil mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal mineral (minerba) untuk…