Agenda Prioritas 5 (AP-5) PWYP Indonesia adalah Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi
Agenda prioritas 5 meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola sekretariat nasional dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian dalam analisis kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar-koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta pengembangan manajemen organisasi modern yang adaptif pada perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWYP Indonesia di tingkat nasional dan global tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kinerjanya. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran Badan Pengarah dengan anggota koalisi dan sekretariat nasional; Serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan tata kelola dan pengembangan inovasi di berbagai daerah maupun di tingkat nasional.
Artikel terkait
20 Juli 2017
Belajar dari Carut Marut Tata Kelola Tambang Batu Bara
Kekacauan dalam pemberian izin tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan…
9 Juni 2017
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
8 Juni 2017
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok…
7 Juni 2017
Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK
Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum…
26 Mei 2017
Workshop Pemerintah Daerah dalam Percepatan Tindak Lanjut Korsup Minerba
“Persoalan perizinan di sektor pertambangan harus diakui merupakan akumulasi masalah dari masa lampau. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus…
26 Mei 2017
PWYP Indonesia Gelar Diskusi Ahli Mengatasi Hambatan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Korsup Minerba
“Tindakan gubernur dalam melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) dan/atau melakukan penciutan Wilayah Izin Usaha…
9 Mei 2017
PWYP Indonesia Dorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perkuat Pelaksanaan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) Komisi Pemberantasan…
18 April 2017
Jangan Gegabah Perpanjang Izin
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam…
6 April 2017
Penertiban Izin Usaha Belum Tuntas
JAKARTA, KOMPAS — Penertiban izin usaha pertambangan yang belum memenuhi kriteria bersih tanpa masalah belum tuntas. Sebelumnya, pemerintah…








