Agenda Prioritas 5 (AP-5) PWYP Indonesia adalah Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi
Agenda prioritas 5 meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola sekretariat nasional dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian dalam analisis kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar-koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta pengembangan manajemen organisasi modern yang adaptif pada perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWYP Indonesia di tingkat nasional dan global tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kinerjanya. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran Badan Pengarah dengan anggota koalisi dan sekretariat nasional; Serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan tata kelola dan pengembangan inovasi di berbagai daerah maupun di tingkat nasional.
Artikel terkait
Dari Sektor Tambang, Potensi Kehilangan Uang Negara Bisa Terjadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pertambangan di Kalbar memang sedang marak. Ada trend ekspansi tambang yang massif, yaitu mencapai hampir 6 juta…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat…
VIDEO: Potensi Kerugian Land Rent Minerba di NTT Rp 43 M
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Propinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat…
Kepala Daerah Diminta Membenahi Tata Kelola Hutan
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta para kepala daerah segera membenahi tata kelola…
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut perizinan pertambangan, yang bertentangan…
Kerugian Land Rent Minerba Rp 43,1 Miliar
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru…