Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel terkait
17 Juli 2017
Produksi Perlu Sesuai Patokan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya menaati patokan produksi batubara 2017 sebanyak 413 juta ton untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ada…
16 Juli 2017
Siaran Pers: Pemerintah Wajib Patuhi Kebijakan Pembatasan dan Menurunkan Produksi Batubara
JAKARTA – Kementerian ESDM dituntut serius untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton.…
9 Juni 2017
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
8 Juni 2017
Cadangan Terbatas, Pemerintah Kurangi Produksi Batu Bara
Indonesia termasuk 5 besar negara produsen batu bara di dunia dengan rata-rata produksi 440 juta ton per tahun. Namun, cadangan yang terus menipis…
8 Juni 2017
DEN: Produksi Batu Bara Harus Dikendalikan Agar RI Tak Krisis Energi
Jakarta - Produksi batu bara di 2019 akan dikurangi menjadi 400 juta ton per tahun di 2019. Tahun ini produksi batu bara dalam negeri mencapai 440…
8 Juni 2017
Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan
Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki…
8 Juni 2017
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok…
8 Juni 2017
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi…
7 Juni 2017
Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK
Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan…







