Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.

AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.

Artikel terkait

Produksi Perlu Sesuai Patokan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya menaati patokan produksi batubara 2017 sebanyak 413 juta ton untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ada…

Siaran Pers: Pemerintah Wajib Patuhi Kebijakan Pembatasan dan Menurunkan Produksi Batubara

JAKARTA – Kementerian ESDM dituntut serius untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton.…

Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK

Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

kumparan_photo

Cadangan Terbatas, Pemerintah Kurangi Produksi Batu Bara

Indonesia termasuk 5 besar negara produsen batu bara di dunia dengan rata-rata produksi 440 juta ton per tahun. Namun, cadangan yang terus menipis…

DEN: Produksi Batu Bara Harus Dikendalikan Agar RI Tak Krisis Energi

Jakarta - Produksi batu bara di 2019 akan dikurangi menjadi 400 juta ton per tahun di 2019. Tahun ini produksi batu bara dalam negeri mencapai 440…

Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan

Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki…

berita Detik

KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok…

Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong

Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi…

Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK

Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan…

Privacy Preference Center

Skip to content