Agenda Prioritas 4 (AP-4) PWYP Indonesia adalah Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Kemandirian Organisasi
AP-4 meliputi penguatan kapasitas sekretariat nasional dan organisasi anggota koalisi dalam melaksanakan agenda advokasi kebijakan tata kelola sektor industri ekstraktif dan sumberdaya alam, sehingga menjadi koalisi dan jaringan yang kredibel dan terpercaya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.
Penguatan kapasitas dapat berupa penguatan kapasitas tata kelola dan manajemen organisasi, pengembangan best practices dan inovasi, strategi advokasi dan sharing pengetahuan, serta peningkatan kapasitas dalam komunikasi dan mengembangkan kemandirian keuangan dan ekonomi. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu lebih meningkatkan daya tahan (resiliences) dan kemandirian (independensi) organisasi dan koalisi dalam menghadapi tantangan (termasuk tantangan fundraising), serta untuk mendorong kemajuan koalisi ke depan.
Artikel terkait
20 Juli 2017
Belajar dari Carut Marut Tata Kelola Tambang Batu Bara
Kekacauan dalam pemberian izin tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan…
9 Juni 2017
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
8 Juni 2017
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok…
7 Juni 2017
Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK
Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum…
26 Mei 2017
Workshop Pemerintah Daerah dalam Percepatan Tindak Lanjut Korsup Minerba
“Persoalan perizinan di sektor pertambangan harus diakui merupakan akumulasi masalah dari masa lampau. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus…
26 Mei 2017
PWYP Indonesia Gelar Diskusi Ahli Mengatasi Hambatan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Korsup Minerba
“Tindakan gubernur dalam melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) dan/atau melakukan penciutan Wilayah Izin Usaha…
9 Mei 2017
PWYP Indonesia Dorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perkuat Pelaksanaan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) Komisi Pemberantasan…
18 April 2017
Jangan Gegabah Perpanjang Izin
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam…
6 April 2017
Penertiban Izin Usaha Belum Tuntas
JAKARTA, KOMPAS — Penertiban izin usaha pertambangan yang belum memenuhi kriteria bersih tanpa masalah belum tuntas. Sebelumnya, pemerintah…








