Agenda Prioritas 4 (AP-4) PWYP Indonesia adalah Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Kemandirian Organisasi
AP-4 meliputi penguatan kapasitas sekretariat nasional dan organisasi anggota koalisi dalam melaksanakan agenda advokasi kebijakan tata kelola sektor industri ekstraktif dan sumberdaya alam, sehingga menjadi koalisi dan jaringan yang kredibel dan terpercaya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.
Penguatan kapasitas dapat berupa penguatan kapasitas tata kelola dan manajemen organisasi, pengembangan best practices dan inovasi, strategi advokasi dan sharing pengetahuan, serta peningkatan kapasitas dalam komunikasi dan mengembangkan kemandirian keuangan dan ekonomi. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu lebih meningkatkan daya tahan (resiliences) dan kemandirian (independensi) organisasi dan koalisi dalam menghadapi tantangan (termasuk tantangan fundraising), serta untuk mendorong kemajuan koalisi ke depan.
Artikel terkait
Dari Sektor Tambang, Potensi Kehilangan Uang Negara Bisa Terjadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pertambangan di Kalbar memang sedang marak. Ada trend ekspansi tambang yang massif, yaitu mencapai hampir 6 juta…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat…
VIDEO: Potensi Kerugian Land Rent Minerba di NTT Rp 43 M
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Propinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat…
Kepala Daerah Diminta Membenahi Tata Kelola Hutan
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta para kepala daerah segera membenahi tata kelola…
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut perizinan pertambangan, yang bertentangan…
Kerugian Land Rent Minerba Rp 43,1 Miliar
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru…