Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut perizinan pertambangan, yang bertentangan debgan peraturan perundangan…
Kerugian Land Rent Minerba Rp 43,1 Miliar
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru (minerba) di NTT mencapai Rp…
Izin Pertambangan Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan di Tiga Provinsi
Kamis, 23 April 2015 | 22:17 WIB BENGKULU, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu, Lampung dan Banten menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas…
KPK Didesak Usut Korupsi di Tambang
Penulis: Prismono | Rabu, 22 April 2015 - 19:06:02 WIB Jakarta, Petrominer - Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut…
Masyarakat Sipil Banten, Bengkulu, dan Lampung Dorong KPK Menertibkan Tata Kelola Pertambangan
Jakarta-sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Tambang menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan tata kelola minerba pada Koordinasi dan…
Korupsi SDA Marak
KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai…
Jokowi Didesak Benahi Sektor Minerba
Jakarta, CNN Indonesia -- Sektor mineral dan batu bara dianggap memiliki celah yang merugikan. Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih memperhatikan. Desakan itu…
Kurang Bayar Minerba dari 12 Provinsi Capai Rp 3,7 T
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) diminta segera meninjau proses tata kelola sektor Mineral dan batu bara. Pasalnya, saat ini kedua sektor tersebut telah…
Tiga Tahun, Sektor Tambang Rugikan Negara Rp 4,6 Triliun
Jakarta - Koalisi anti mafia tambang mengatakan pemerintah menanggung kerugian hingga Rp 4,6 triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti perusahaan tambang…