Melihat Untung Rugi Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah

Pelarangan ekspor akan berisiko memunculkan risiko balasan atau retaliasi dari mitra dagang. Tapi hilirisasi berpotensi membuka peluang kerja,…

PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tak Kembali Lakukan Relaksasi Ekspor Mineral

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…

Polemik Omnibus Law Sektor Pertambangan Minerba: Kaji Lebih Mendalam dan Buka Keran Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat…

Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok…

Omnibus Law dan Catatan Proses Perumusan Undang Undang di Sektor Pertambangan

Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2…

PWYP Khawatir Ada Potensi Korupsi di RUU Minerba

SULTENG RAYA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang merupakan salah satu lembaga yang konsen dibalik upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam…

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tarik DIM RUU Minerba

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Minerba mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menghentikan pembahasan draf rancangan…

Masyarakat Sipil Desak Presiden dan DPR Tunda Pembahasan RUU Minerba

Jakarta – Minggu lalu (18/7) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memulai agenda Pembicaraan Tingkat 1 draft Rancangan Undang-Undang…

Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tegakkan UU Minerba dalam Rencana Perubahan ke-6 PP 23/2010

Jakarta—Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun…