Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
SIARAN PERS No: 069/Ex-J/PR/Koord/VII/2018 Untuk diberitakan pada 25 Juli dan setelahnya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Pemerintah Indonesia konsisten dengan…
Konsumsi energi Indonesia tumbuh 4 persen tiap tahun, ini faktanya
Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyampaikan beberapa fakta terkait perkembangan sektor energi Indonesia paska…
Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Indonesia adalah produsen batubara terbesar kelima di dunia setelah China, Amerika Serikat, Australia dan India. Meski demikian, Indonesia merupakan eksportir terbesar kedua…
Upaya Pemerintah Memprioritaskan Batubara untuk Kedaulatan Energi Hadapi Tantangan
Kementerian ESDM menekankan pentingnya penggunaan batubara sebagai faktor pendukung tercapainya kedaulatan energi. Utamanya berkaitan dengan perubahan paradigma pengelolaan…
Kenaikan Harga Batubara Bisa Dorong Eksploitasi Batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang…
Siaran Pers: Waspadai Kenaikan Harga Batubara
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang diyakini masih terus…
KPK Temukan 73.811 Hektare Hutan jadi Tambang Batu Bara
Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan peningkatan penggunaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di lima…
Negara Rugi Rp 9 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Batubara
KPK memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai US$ 677 juta atau sekitar Rp 9,02 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan tindak korupsi dari…
Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah di 31 Provinsi, dan…