“Teknologi informasi, open data, dan pelibatan masyarakat dapat mempercepat dan memperkuat gerakan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif. Termasuk memperkuat pastisipasi masyarakat dalam memantau kegiatan ekstraktif dan pengalokasian penerimaan ekstraktif untuk belanja pembangunan”

– Jensi Sartin, Pengelola Program.

Kemudahan akses dan bantuan pemahaman merupakan bagian mutlak dalam usaha meningkatkan peran publik dalam mengawasi tata kelola sumberdaya ekstraktif yang pada kenyataannya ada di sekitar dan berdampak ke publik baik secara langsung ataupun tidak. Indonesia, sebagai co-founder Open Government Partnership (OGP), sejak 2011 berkomitmen menjadikan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam dan industri ekstraktif sebagai salah satu capaian utama. Komitmen ini dilanjutkan dengan bergabung dalam inisiatif global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dimana Indonesia berhasil meraih status compliant di tahun 2014. Melalui inisiatif ini Indonesia berkomitmen untuk membuka dan mempublikasikan data pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah dari industri ekstraktif. Dua seri laporan EITI telah diproduksi oleh Indonesia. Sebagai tindak lanjut perlu dipastikan agar informasi yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh publik dan pembuat kebijakan.

Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) didukung oleh program SEATTI/Hivos berinisiatif membantu optimalisasi teknologi informasi dalam upaya perbaikan tata kelola sektor Industri ekstraktif melalui pengembangan teknologi informasi dan open data untuk memastikan informasi yang ada diketahui dan dipahami publik, peningkatan kapasitas pemantauan dan pengawasan kinerja industri, dan pemerintah dalam pengelolaan anggaran, serta memfasilitasi penguatan peran masyarakat dalam mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan ekstraktif.

Program ini juga melakukan aktifitas pilot di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Swandiri Institute, dengan aktifitas termasuk penggunaan teknologi drone untuk pemetaan dan pengawasan kawasan industri ekstraktif serta penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan advokasi dan pelaporan oleh masyarakat adat dayak. Program ini juga mengembangkan portal Open Data Ekstraktif yang berupaya untuk menghadirkan laporan EITI Indonesia dalam bentuk open data format dan visualisasi data EITI yang mudah difahami oleh publik dan easy friendly used.

Secara umum, program ini juga menjadi bagian dari mendorong gerakan open data dalam proses kebijakan, yang dilandasi oleh pemenuhan hak informasi dan akses publik atas informasi sehingga tidak terjadi kebijakan publik yang asimetris, mendorong terbangunnya masyarakat yang terbuka, partisipatif dan kontributif dalam membangun kemajuan bangsa. Program ini juga melakukan aktifasi dalam mendorong open data seperti diskusi publik, diseminasi dan sharing pembelajaran, hingga penyelenggaraan hacketown untuk mendorong penggunaan data EITI dan industri ekstraktif dalam pembangunan.

Berita Terkait