Oleh: Hermawansyah, Swandiri Institute
Sebagai sebuah forum dialog kebijakan, EITI melibatkan 3 pihak yakni Negara, Komunitas Bisnis & Masyarakat Sipil. Apakah EITI dapat mendorong perbaikan kebijakan negara, penguatan etika bisnis, atau dapat menjamin agar industri ekstraktif tidak merampas hak masyarakat lokal dan merusak lingkungan? Sebab kebijakan dan tata kelola industri ekstraktif di masing-masing negara anggota EITI tentu berbeda.
Penghormatan atas hak asasi manusia, lingkungan dan hak masyarakat adat dan lokal di Indonesia dan Philippine berbeda dengan negara-negara di Afrika dan Amerika Latin. Di Indonesia dan Philippine ada kebijakan ‘Go and No Go Zone’, sementara di Amerika Latin khususnya Peru tidak ada. Di Indonesia, kasus-kasus kerusakan lingkungan juga berdimensi pada pelanggaran HAM karena hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia. Itulah sebabnya di Indonesia banyak kasus perusakan lingkungan yang dilaporkan dan ditangani oleh KOMNAS HAM.
Kasus Cerro De Pasco
Dipilihnya Peru sebagai tuan rumah penyelenggaraan EITI Global Conference 2016 tentu bukan tanpa alasan. Selain merupakan anggota EITI, Peru juga merupakan negara yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri ekstraktif. Utamanya di daerah pusat pertambangan Cerro De Pasco yang kaya akan sumber daya mineral. Kegiatan pertambangan di Cerro De Pasco sudah berlangsung lebih dari seratus tahun, bahkan menurut Wikipedia, perak ditemukan di daerah dataran tinggi puncak pegunungan Andean sejak abad 17. Tidak mengherankan jika berkunjung ke Cerro De Pasco, kita akan menemukan pusat kegiatan pertambangan di tengah kota dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
Tambang ditengah kota Cerro De Pasco
Panjangnya sejarah pertambangan di Cerro De Pasco mengakibatkan masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan. Penduduk Cerro De Pasco yang berjumlah kurang lebih 70 ribu orang mayoritas bekerja pada perusahaan tambang. Secara faktual, pertambangan di daerah yang memiliki ketinggian 4.330 meter dari permukaan laut itu merupakan sesuatu ‘pemberian’. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang ingin merubah keadaan ekonominya kemudian memutuskan untuk pindah ke Lima dan kota lainnya.
Pencemaran Lingkungan
Persoalan utama dari kegiatan pertambangan di Cerro De Pasco adalah pencemaran lingkungan. Terdapat banyak danau bekas penggalian dan pencucian material tambang yang menjadi pemandangan biasa disana. Padahal kondisi air di danau bekas tambang tersebut sangat parah pencemarannya. Menurut pimpinan komunitas lokal yang kami temui, dijelaskan bahwa jika ada burung yang meminum air di danau tersebut, lima menit kemudian mati. Hal itu terkonfirmasi dengan hasil uji laboratorium yang membuktikan bahwa kandungan zat kimia didalam air danau bekas tambang itu terdapat Arsenik.
Negoisasi Tak Tuntas
Selain pencemaran lingkungan, persoalan krusial lainnya di Cerro De Pasco adalah kegiatan pertambangan di wilayah pemukiman warga. Keberpihakan pemerintah lokal pada perusahaan tambang mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat dalam mempertahankan haknya. Terdapat satu komunitas di dekat lokasi pertambangan bahkan akan direlokasi ke tempat baru yang fasilitas tinggalnya sudah disiapkan oleh perusahaan. Masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali menerima skema resettlement tersebut. Informasi dari komunitas, sebetulnya pemerintah pemerintah lokal telah membentuk semacam ‘komisi’ untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Ada tiga mandat yang diberikan kepada komisi yakni: 1). Memfasiltasi perundingan, 2). Pemberian kompensasi, 3). Resettlement. Akan tetapi hingga kami berkunjung ke daerah tersebut, komisi belum menjalankan tugasnya.
Tuntutan Masyarakat
Sebetulnya apa yang dituntut oleh masyarakat terhadap perusahaan sangat wajar karena menyangkut soal kebutuhan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Masyarakat tidak menuntut untuk dicabutnya izin operasi pertambangan atau ganti rugi kerusakan lingkungan. Akan tetapi mereka hanya menginginkan perbaikan kualitas hidup. Padahal untuk menyampaikan aspirasinya tersebut, sekelompok komunitas bahkan rela berjalan kaki dari Cerro De Pasco menuju kota Lima agar mendapatkan perhatian. Faktanya, tidak ada respon dan tindakan apapun baik dari pemerintah maupun perusahaan untuk menyikapi tuntutan warga tersebut.
Standar EITI?
Berdasarkan temuan tersebut, berikut beberapa hal yang seharusnya mendapat perhatian para pemangku pihak di EITI Global:
● Menerapkan prinsip Free Prior Inform Consent /FPIC dalam skema kegiatan usaha industri ekstraktif.
● Menghormati hak atas kehidupan yang layak bagi komunitas masyarakat lokal.
● Merumuskan skema pemulihan hak bagi masyarakat lokal yang telah terampas haknya akibat kegiatan industri ekstraktif.
● Melakukan audit lingkungan terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan.