Moratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola
Kebijakan untuk memperpanjang pelaksanaan moratorium tambang di Aceh yang akan berakhir pada tanggal 30 oktober 2016 dianggap sebagai peluang untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang strategis, terkoordinir dan terpadu.
Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi
Hampir semua, termasuk Indonesia, sepakat dan mencantumkan ‘Keterbukaan BO’ sebagai komitmen dalam forum anti-corruption summits yang berlangsung di London 12 Mei 2016. Transparansi BO dianggap dapat mencegah terjadi korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan praktik pencucian uang.
Sepenggal Kisah dari Cerro De Pasco: Menuju Skema Pemulihan Hak dan Lingkungan dalam Standard EITI
Panjangnya sejarah pertambangan di Cerro De Pasco mengakibatkan masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan.
Mitigasi Dampak Krisis Malaysia
Malaysia bergolak, Aksi Bersih 4.0 yang melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil Malaysia melakukan unjuk rasa besar – besaran di jantung Kota Kuala Lumpur selama dua hari (29 dan 30 Agustus 2015). Gerakan ini digalang oleh delapan puluh empat Organisasi Masyarakat Sipil yang di ketuai oleh Maria Chin Abdullah, aktivis perempuan prodemokrasi yang sudah malang melintang dalam gerakan sosial di Malaysia.
Industri Ekstraktif Migas dan Penerimaan Negara
Kegiatan industri ekstraktif minyak dan gas bumi (migas) terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan pengolahan, penyimpanan, serta niaga. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan melalui ijin usaha. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh BPMIGAS (badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas), sedangkan pembinaan dan pengawasan kegiatan hilir dilaksanakan oleh BPH migas (badan pelaksana kegiatan usaha hilir migas). BPMIGAS secara hukum berstatus sebagai BHMN (badan hukum milik negara).