Presiden Jokowi Beri Wewenang Pemerintah Daerah Kelola Energi Terbarukan

  Lihat postingan ini di Instagram   Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…

Inisiatif Keterbukaan EITI di Indonesia: Manfaat, Tantangan, risiko, dan Peluang

Jakarta - Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) merupakan inisiatif global yang mendorong tata kelola sektor minyak, gas, dan…

Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Memahami Rantai Nilai Perizinan Pengusahaan Panas Bumi dan Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan

Bengkulu - Partisipasi masyarakat dalam pemantauan hutan menjadi salah satu langkah untuk menegaskan batas hak wilayah dan sumber daya di dalamnya…

Erick Thohir: Alih Kelola Blok Rokan Kado HUT Kemerdekaan RI ke-76

Menteri BUMN menyambut baik terlaksananya alih keloka Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Namun pekerjaan berat menanti dalam meningkatkan produksi…

LSM Tolak Amnesti Pajak bagi Pengemplang Tambang

JAKARTA. Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional mendapat kritikan…

Penyelesaian Piutang PNBP

Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23…

Data Extractor: Learning to Harare

Dozens of data activist from several members of Publish What You Pay Coalition gathered in Harare, Zimbabwe, last May. They joined “Data Extractor…

Management Pendapatan Negara dari Sumber Daya Ekstraktif

Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as…

Matriks Hasil-Hasil Rapat Kerja Nasional PWYP Indonesia (2014-2015)

View from Slideshare: http://www.slideshare.net/pwypindonesia/matriks-hasil-rakernas-2014