Pembentukan Dana Migas untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi di Indonesia
Kurang efektifnya upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ketahanan energi utamanya disebabkan oleh pendanaan yang sangat bergantung pada sektor swasta. Pemerintah…
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Proses kontrak dan perizinan dalam rangka pengadaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi daerah merupakan aspek krusial…
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Rules tahun 2019 yang dihasilkan dalam konferensi EITI global di Paris tahun 2019 lalu telah melahirkan…
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Keterbukaan kontrak-kontrak dan perizinan di berbagai sektor di Indonesia kerap kali menghadapi tantangan karena regulasi yang dijadikan alasan untuk tidak mau…
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
Keterbukaan kontrak dan beneficial ownership adalah dua instrumen transparansi dari korporasi yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, money laundering,…
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Revisi Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pertama kali…
Omnibus Law dan Catatan Proses Perumusan Undang Undang di Sektor Pertambangan
Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2 (dua) Undang-Undang (UU) besar,…
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspek Tata Ruang dan Partisipasi Masyarakat
Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan daerah karena selain menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan, juga mencerminkan…
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, UU Migas dalam…