Siaran Pers: Pemerintah Wajib Patuhi Kebijakan Pembatasan dan Menurunkan Produksi Batubara
JAKARTA – Kementerian ESDM dituntut serius untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton. Pembatasan produksi batubara…
Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK
Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh…
Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK
Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola…
EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif
JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan…
PWYP Knowledge Forum: Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Energi Nasional
Kebijakan diplomasi energi Indonesia dianggap masih berpersfektif inward looking. Hal itu dikemukakan oleh Emanuel Bria, Indonesia Country Manager Natural Resources Governance…
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport…
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan…
PWYP Indonesia Meminta Freeport untuk Menghormati Peraturan Indonesia dan Mendorong Negosiasi Terbuka
Kebuntuan negosiasi ulang antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mencapai kesepakatan mengenai penyesuaian terhadap peraturan Indonesia (UU…
“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”
Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam…
Penggantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Independen
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi tata kelola industri energi dan ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia, mendesak pemerintah untuk memilih Presiden Direktur Pertamina…