Perizinan Tambang Sarat Potensi Korupsi
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang…
UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…
Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat
Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berstatus non-CnC…
Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR untuk Segera Bahas RUU Migas
Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan sebagai salah satu RUU yang…
PWYP Indonesia Apresiasi Positif Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016
Publish What You Pay Indonesia memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016 yang berlangsung 12 Mei 2016 minggu lalu. Dalam dokumen…
Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah
Jakarta–Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus…
SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan
Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo
Siaran Pers: Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi
Siaran Pers Forum Pajak Berkeadilan Jakarta, 6 April 2016. Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi! Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan…