Pemerintah Didesak Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, untuk…
Wakil Menteri ESDM Siap Hadapi Penggugat PP Minerba
VIVA.co.id – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya akan mempelajari tuntutan yang dilayangkan sejumlah koalisi masyarakat sipil.…
Aturan Baru Soal Izin Ekspor Konsentrat Menuai Gugatan Koalisi LSM
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan…
Pemerintah Diminta Batalkan Aturan Baru Soal Ekspor Mineral
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah membatalkan kebijakan baru mengenai ekspor mineral tambang, baik untuk…
Relaksasi Ekspor Mineral Labrak UU Minerba
Jakarta - Pemerintah memberi sinyal kuat untuk memberikan relaksasi (pelonggaran) izin ekspor pertambangan mineral, baik ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat.…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)…
Aturan Baru Jonan Dianggap Simbol Inkonsistensi Pemerintah
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi menilai terbitnya beleid baru terkait operasi…
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Setelah…
Dengan Melewati Tenggat Waktu, Pemerintah Diminta Untuk Mencabut Izin Penambangan yang Bermasalah
Pemerintah provinsi harus mulai mencabut izin penambangan mineral dan batubara (IUP) yang tidak bersih dan jelas (non-CnC) karena pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan dan…