18 Januari 2017
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi)…
6 Januari 2017
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2…
6 Januari 2017
Dengan Melewati Tenggat Waktu, Pemerintah Diminta Untuk Mencabut Izin Penambangan yang Bermasalah
Pemerintah provinsi harus mulai mencabut izin penambangan mineral dan batubara (IUP) yang tidak bersih dan jelas (non-CnC) karena pembangunan…
25 November 2016
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas).…
25 November 2016
Watchdog Desak DPR Menyelesaikan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta - Publikasikan What You Pay (PWYP) Indonesia, sebuah koalisi untuk transparansi dan akuntabilitas manajemen minyak dan gas,…
17 Oktober 2016
Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra
PR-PR ini butuh langkah nyata dari Jonan dan Archandra. VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia…
12 Oktober 2016
Relaksasi Ekspor Hingga 2021 Picu Kerusakan Alam Indonesia
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.