Digitalisasi Minerba Sebuah Keniscayaan
Jakarta, energindo — Tata kelola bisnis pertambangan yang lebih transparan akuntabilitas dan kolaboratif adalah cita-cita semua pemangku kepentingan di dalamnya. Untuk itu…
Maut Mengintai di Pertambangan Emas Ilegal
Risna menceritakan bagaimana dia pontang-panting menyelamatkan diri saat tiba-tiba tanah dan bebatuan merangsek ke lubang sedalam 15 meter di mana dia dan warga lainnya menambang…
Bank Nasional Belum Serius soal Pendanaan Industri Berkelanjutan
tirto.id - Koalisi Responsibank Indonesia mempertanyakan kesungguhan bank nasional soal pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebagai respons atas krisis ekologi secara…
Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara
Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah sebuah kemunduran. Kebijakan itu…
Dorong Transparansi Pajak, Indonesia Perlu Lakukan Ini
TRANSPARANSI pajak merupakan isu yang lama menjadi diskursus publik di tingkat internasional. Berbagai strategi dan terobosan telah dilakukan oleh berbagai negara dalam mewujudkan…
Antisipasi Gejolak Harga
JAKARTA, KOMPAS — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi membuat harga minyak mentah melonjak. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, kondisi fiskal Indonesia akan…
PWYP Khawatir Ada Potensi Korupsi di RUU Minerba
SULTENG RAYA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang merupakan salah satu lembaga yang konsen dibalik upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (EDSM), menghawatirkan RUU…
Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng
Jakarta - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. JMPPK meminta Kajian Lingkungan Hidup…
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal tersebut, PDIP menginginkan…
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi menurunkan fungsi pengawasan dan…