PWYP Knowledge Forum: Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Energi Nasional

Kebijakan diplomasi energi Indonesia dianggap masih berpersfektif inward looking. Hal itu dikemukakan oleh Emanuel Bria, Indonesia Country Manager Natural Resources Governance…

Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid

Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menghadiri Peer Exchange Working Group “Keterbukaan Sumber Daya Alam” di Madrid, Spanyol, 4-5…

Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Anti-Corruption Summit yang berlangsung Mei 2016 lalu, mengenai transparansi beneficial ownership untuk mencegah korupsi, penghindaran…

Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang…

Berbagi Pengalaman Mengenai Akuntabilitas Sosial di Industri Ekstraktif

PWYP Indonesia membagi pengalamannya soal penerapan akuntabilitas sosial pada industri ekstraktif dalam global forum akuntabilitas sosial (GPSA) di Washington DC, akhir Mei lalu.…

Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di sektor energi, yang berlangsung pada 17-18 Maret di Pekanbaru. Korsup Energi ini meliputi sektor…

Dibutuhkan Open Data untuk Meningkatkan Tata Kelola Industri Ekstraktif

"Sementara yang lain sibuk membahas tentang tata kelola dan manajemen, kami di sini bersenang-senang bermain dengan data dan banyak game seperti MAP-X, OpenRefine, Tableau,…

Tantangan Industri Ekstraktif dalam Pembangunan Berkelanjutan

Reformasi kebijakan di industri ekstraktif memiliki peran yang signifikan untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Namun,…

PWYP Knowledge Forum: Komparasi Aspek Kelembagaan di Negara Kaya Migas

Revisi Undang-undang migas yang sedang berlangsung salah satunya menyoroti soal aspek kelembagaan. Perdebatan tersebut mengerucut pada usulan perlunya BUMN Khusus pengelola migas.…

Privacy Preference Center

Skip to content