29 Maret 2017
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tuntut Kembalikan Ruang Hidup Masyarakat
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peraturan Daerah nomor 1/2016 tentang RTRW Kaltim tahun 2016-2036.…
29 Maret 2017
Penyelesaian Piutang PNBP
Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23 triliun Oktober, 2016 lalu.…
29 Maret 2017
Penyelesaian Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba
Publik dikejutkan dengan temuan tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari badan usaha Mineral dan Batubara sebersar Rp 26,23 triliun pada Oktober 2016. Hal ini…
25 Maret 2017
Industri Tuntut Harga Gas yang Lebih Adil
Bagi industri tertentu seperti industri pupuk, petrokimia, dan baja, harga gas sangat signifikan terhadap daya saing industri mengingat 70% dari biaya produksi adalah untuk gas…
10 Februari 2017
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti…
10 Februari 2017
Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam…
10 Januari 2017
Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!
Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi…
23 Desember 2016
Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid
Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menghadiri Peer Exchange Working Group “Keterbukaan Sumber Daya Alam” di Madrid, Spanyol, 4-5…
23 Desember 2016
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)…









