Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014

Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang baru (23/2014) dan kebijakan perijinan terpadu satu pintu (PTSP)? Menjawab hal ini, Sony Heru Prasetyo, Kasubag…

Read More

Position Notes: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/2001

Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di Indonesia, serta kurang menjawab aspek…

Read More

Kronologi Pengeboran Kembali Migas Lapindo

Tahun 2006 lalu, terjadi semburan lumpur dari sumur Lapindo Brantas Inc (LBI) yang mengakibatkan masyarakat di sekitar LBI kehilangan kampungnya. Tahun 2011, Lapindo kembali mengajukan izin UKL-UPL…

Read More

4 Alasan Lapindo Brantas. Inc untuk Tidak Melakukan Pengeboran

Setelah kasus semburan lumpur Lapindo di tahun 2006, akankah Lapindo Brantas Inc (LBI) melakukan pengeboran (lagi)? Berikut 4 alasan PWYP Indonesia, LBI sebaiknya tidak melakukan pengeboran.

Read More

Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan

"Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun, terbesar bersumber dari misinvoicing trade."  …

Read More

Kontrak Karya Freeport: KPK Diminta Sadap Proses Negosiasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Publish What You Pay (PWYP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi setiap proses dari rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia. Peneliti Ekonomi PWYP…

Read More

Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba

Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus menjadi titik terang pelaksanaan evaluasi IUP yang…

Read More

Siaran Pers: Pemerintah Harus Hentikan Pengeboran Lapindo Brantas  

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerjasama dengan Lapindo Brantas Inc., baik kegiatan eksplorasi maupun ekspolitasi…

Read More

Operasi Lapindo: Pemerintah Didesak Putus Kontrak

Sejumlah wisatawan melihat seratus patung sisa peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo yang ada area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (10/5).   Bisnis.com, JAKARTA…

Read More

Advokasi Rakyat Mendesak Pemerintah Putus Kontrak Lapindo

TEMPO.CO, Jakarta - Publish What Your Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerja sama dengan Lapindo Brantas Inc, baik kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Sidoarjo,…

Read More