Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba

Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih berlanjut, baik dari segi prosedur, proses maupun substansi. Hal ini…

NTB dan Aceh Cerita Satu Data

Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang…

Menelisik Pasal-pasal Inkonstitusional dalam RUU Cipta Kerja

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pasal-pasal…

Polemik Omnibus Law Sektor Pertambangan Minerba: Kaji Lebih Mendalam dan Buka Keran Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat…

Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Publik

Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi…

Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok…

Omnibus Law dan Catatan Proses Perumusan Undang Undang di Sektor Pertambangan

Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2…

Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan

Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang…

Valuasi Ekonomi Lingkungan dalam Kebijakan Publik

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun dalam pengambilan kebijakan publik lingkungan sering kali diabaikan. Aspek…