Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Asia Pacific menyelenggarakan forum penajaman advokasi kerja terkait isu mineral transisi dalam konteks transisi energi melalui media daring Zoom, Kamis (2/12/2021). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari lokakarya peningkatan kapasitas terkait dengan mineral transisi di Asia Pasifik yang merupakan kolaborasi antara PWYP Indonesia, PWYP Australia, dan PWYP India (30/09/2021). Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah advokasi apa saja yang telah berlangsung dan apa prioritas, serta peluang advokasi di tingkat nasional, regional, dan global pada tahun 2022. Selain itu juga mendukung PWYP dalam merencanakan advokasi yang sejalan dengan posisi 4 dalam Transisi Energi1 tentang tata kelola transformatif dari mineral transisi.
Koordinator Nasional PWYP Australia, Clancy Moore, menjadi fasilitator dalam diskusi. “Tujuan diskusi koalisi PWYP Asia-Pasifik kali ini adalah untuk berbagi dan membangun strategi advokasi bersama dalam isu transisi energi dan kaitannya dengan mineral transisi yang akan digunakan dalam proses transisi energi,” ungkap Clancy dalam pembukaannya. Clancy memandu jalannya diskusi dengan membagikan beberapa pertanyaan kunci terkait dengan transisi energi. Pertanyaan tersebut meliputi peluang dan tujuan advokasi dalam konteks nasional di tahun 2022; peran PWYP dalam mendorong transisi energi di tingkat domestik, nasional, dan global; serta kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2022.
Clancy menjelaskan peluang advokasi dalam konteks transisi energi di Australia bahwa pemerintah Australia telah menyadari peran potensialnya sebagai penghasil mineral transisi energi dan ingin mempromosikan negaranya sebagai tujuan investasi. Clancy juga menekankan jika terjadi ‘mineral boom’ baru terkait mineral transisi, maka perlu ada dorongan yang kuat untuk menerapkan standar lingkungan, sosial, tata kelola, dan hak asasi manusia (HAM). “Kami juga melihat bahwa adanya peluang dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk memformulasikan kebijakan yang memperhatikan standar lingkungan, sosial, tata kelola yang baik, dan perlindungan hak asasi manusia,” ungkap Clancy.
Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menyampaikan bahwa topik mineral transisi di Indonesia saat ini masih tergolong baru karena sebagian besar debat publik masih berkutat pada transisi energi di sektor batubara, kelapa sawit, dan penggunaan lahan. Aryanto juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sangat tertarik untuk mendorong industri di hilir dan mulai melakukan pembatasan untuk ekspor komoditas yang masih mentah. “Penting untuk memastikan tata kelola yang baik di industri hilir. Aspek tata kelola, anti korupsi, gender, HAM, lingkungan dan sosial menjadi aspek yang harus didorong,” ujarnya. Selain itu Indonesia saat ini menjadi presidensi G20 pada tahun 2022, momen ini menjadi kesempatan untuk mengarusutamakan diskusi seputar risiko korupsi yang terkait dengan mineral transisi. “PWYP Indonesia dan Transparency International Indonesia (TII) menjadi bagian dari kelompok kerja anti-korupsi di G20. Saat ini, pemerintah ingin membingkai diskusi ini seputar risiko korupsi di sektor energi terbarukan, tetapi ada dorongan untuk memperluas diskusi ini untuk mencakup energi transisi secara umum,” ungkap Aryanto.
Saswati Swetlana, Koordinator PWYP India menekankan bahwa proses transisi energi perlu memastikan rantai pasok mineral transisi yang adil dan merata. Saswati juga menekankan bahwa akan ada tambang-tambang ilegal yang baru jika tata kelola mineral transisi sepanjang rantai pasoknya masih buruk. “Perlu adanya mekanisme pelaporan partisipatif dari masyarakat untuk potensi tambang-tambang mineral ilegal ini,” ungkap Saswati. Saswati mengharapkan adanya riset dan advokasi bersama terkait pelacakan mineral transisi sepanjang rantai pasok.
Perdebatan seputar mineral transisi energi berada pada tahap kematangan yang berbeda di seluruh Asia Pasifik. Di Australia, pemerintah telah menyadari potensi peran negara sebagai produsen, serta peluang bagi perusahaan Australia yang bekerja di dalam dan luar negeri. Di Indonesia, India dan Myanmar, perdebatan mineral transisi berada pada tahap awal, dengan banyak pemangku kepentingan tidak menyadari dinamika terkait mineral transisi energi. Dalam diskusi ini menyoroti peran penting bagi PWYP untuk mempromosikan praktik yang akuntabel dan bertanggung jawab di pertambangan dan rantai nilai mineral transisi energi. Koalisi PWYP perlu mendorong aspek tata kelola yang baik sehingga dapat menghindar dampak lingkungan, sosial, dampak tata kelola dan hak asasi manusia yang terkait dengan lonjakan pertambangan di masa lalu.