Agenda Prioritas 3 (AP-3) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
AP-3 meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola sektor energi (termasuk transisi energi), tata kelola lahan dan lingkungan hidup, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor sumber daya alam migas, pertambangan dan energi.
Artikel terkait
Dengar Pendapat (Hearing) Perencanaan Legislasi Pemetaan Kebutuhan Hukum Perencanaan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029
Makassar - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menjadi Narasumber dalam Hearing yang diselenggarakan oleh…
Presiden Jokowi Beri Wewenang Pemerintah Daerah Kelola Energi Terbarukan
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…
Jalan Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia
Transisi energi telah dibahas secara luas dalam beberapa inisiatif global. Pada tahun 2016, sebanyak 191 pihak telah menandatangani Paris Agreement…
PWYP Knowledge Forum: “Keadilan dalam Transisi Energi di Indonesia”
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia kembali menyelenggarakan PWYP Knowledge Forum (PKF) bertajuk “Keadilan dalam Transisi Energi di…
Keadilan dalam Transisi Energi di Indonesia
Transisi energi telah menjadi isu global yang menekan berbagai negara untuk mendorong energi terbarukan. Indonesia telah berkomitmen mengurangi…
Perdagangan Karbon PLTU Dimulai Tahun Ini
JAKARTA – Pemerintah memulai kegiatan perdagangan karbon khusus pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan mewajibkan 99 PLTU milik 42…
Mengapa Pemerintah Harus Mengendalikan dan Mengurangi Produksi Batubara?
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…
Alasan Mengapa Target Penurunan Produksi Batubara Masih Lemah dan Tidak Konsisten
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…
PERPPU Cipta Kerja, Ganjalan Bagi Komitmen Transisi Energi?
Jakarta - Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang (PERPPU) Cipta Kerja yang dirilis beberapa waktu lalu oleh Pemerintah dianggap memiliki…