Agenda Prioritas 3 (AP-3) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
AP-3 meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola sektor energi (termasuk transisi energi), tata kelola lahan dan lingkungan hidup, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor sumber daya alam migas, pertambangan dan energi.
Artikel terkait
Cadangan Terbatas, Pemerintah Kurangi Produksi Batu Bara
Indonesia termasuk 5 besar negara produsen batu bara di dunia dengan rata-rata produksi 440 juta ton per tahun. Namun, cadangan yang terus menipis…
DEN: Produksi Batu Bara Harus Dikendalikan Agar RI Tak Krisis Energi
Jakarta - Produksi batu bara di 2019 akan dikurangi menjadi 400 juta ton per tahun di 2019. Tahun ini produksi batu bara dalam negeri mencapai 440…
Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan
Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki…
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok…
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi…
Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK
Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan…
Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK
Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum…
Workshop Pemerintah Daerah dalam Percepatan Tindak Lanjut Korsup Minerba
“Persoalan perizinan di sektor pertambangan harus diakui merupakan akumulasi masalah dari masa lampau. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus…
PWYP Indonesia Gelar Diskusi Ahli Mengatasi Hambatan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Korsup Minerba
“Tindakan gubernur dalam melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) dan/atau melakukan penciutan Wilayah Izin Usaha…