Agenda Prioritas 1 (AP-1) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor minyak dan gas bumi di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-1 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor minyak dan gas bumi, khususnya pada proses kontrak dan perizinan, kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi hulu, pajak dan penerimaan negara, bagi hasil (benefit sharing) secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan ekonomi lokal, serta aspek sosial dan lingkungan dalam industri migas.
Artikel terkait
Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif
Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur…
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak
SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan…
Industri Migas dan Tantangan Pencegahan Celah Korupsi di Indonesia
Sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan oleh praktik korupsi.…
Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil…
Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif
Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan…
Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis
Jakarta - Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong…
Holding Migas dan Masa Depan Kelembagaan Migas di Indonesia
Pembentukan holding BUMN migas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, hal ini terungkap dalam Diskusi PWYP…
Pembahasan RUU Migas Terkendala Aspek Kelembagaan Migas
Hingga Januari 2018, proses Revisi UU Migas masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Keberadaannya di Badan Legislasi sudah memakan waktu…
Waspadai Tahun Politik 2018 Transparansi dan Pengawasan Transaksi Sektor Energi Harus Ditingkatkan
JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral pada 2018 yang dipandang sebagai tahun politik patut diwaspadai. Diharapkan pada…