Agenda Prioritas 1 (AP-1) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor minyak dan gas bumi di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-1 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor minyak dan gas bumi, khususnya pada proses kontrak dan perizinan, kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi hulu, pajak dan penerimaan negara, bagi hasil (benefit sharing) secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan ekonomi lokal, serta aspek sosial dan lingkungan dalam industri migas.
Artikel terkait
20 November 2017
Menyoal Laporan Transparansi Commodity Trading
Indonesia menjadi satu dari delapan (8) negara anggota EITI dalam mentransparansikan commodity trading. Hal ini berkaitan dengan standar EITI 2016…
27 September 2017
PWYP Indonesia Sampaikan Draft RUU Migas Versi Masyarakat Sipil
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan draft revisi Undang-Undang Migas versi masyarakat…
12 Agustus 2017
Industri Ekstraktif Migas dan Penerimaan Negara
Sebuah tulisan singkat untuk memahami industri ekstraktif migas dan aliran penerimaannya. Tulisan ini berisi mengenai tahapan kegiatan di hulu migas,…
31 Juli 2017
Alokasi Dana Migas Diperlukan
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga…
26 Mei 2017
PWYP Knowledge Forum: Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Energi Nasional
Kebijakan diplomasi energi Indonesia dianggap masih berpersfektif inward looking. Hal itu dikemukakan oleh Emanuel Bria, Indonesia Country Manager…
27 April 2017
Tantangan Pengelolaan Gas di Sektor Hulu
Indonesia saat ini mempunyai sumber daya gas yang berlimpah, dengan sumber daya terbukti migas di tahun 2013 sebesar 3.7 milyar barel minyak dan 103…
16 Februari 2017
Membalikkan Kutukan Sumber Daya Alam (Jilid II)
Memperkuat Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Transparansi, Mengoptimalkan Pajak dan Penerimaan Negara, serta Mendorong Pemanfaatan…
16 Februari 2017
Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur…
30 Januari 2017
PWYP Dorong Daerah Kelola PI 10%
Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)…








