Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tarik DIM RUU Minerba
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Minerba mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menghentikan pembahasan draf rancangan…
Masyarakat Sipil Desak Presiden dan DPR Tunda Pembahasan RUU Minerba
Jakarta – Minggu lalu (18/7) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memulai agenda Pembicaraan Tingkat 1 draft Rancangan Undang-Undang…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tegakkan UU Minerba dalam Rencana Perubahan ke-6 PP 23/2010
Jakarta—Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun…
Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang rawan terjadi benturan kepentingan (Conflict of Interest) dan praktik monopoli. Pengungkapan…
Memahami dan Mendorong Keterbukaan Data Beneficial Ownership di Sektor Ekstraktif
Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa…
Diskusi dan Screening Film Fragmen dari Pining
Aceh merupakan rumah dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Sayangnya, hutan di Kawasan…
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi…
Debat Kedua Diharapkan Singgung soal Pengambilalihan Freeport dan Blok Rokan
JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menilai, debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019…