Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel terkait
6 Agustus 2022
Mengapa BLU Batu Bara Belum Terwujud?
JAKARTA – Para pengusaha menanti pembentukan badan layanan umum atau BLU batu bara. Ditunggu sejak awal tahun, belum ada titik terang soal peresmian…
20 April 2022
Royalti Progresif Batu Bara Genjot Penerimaan Negara
JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan skema royalti progresif untuk ekspor batu bara. Skema royalti progresif batu bara bakal mengerek penerimaan…
22 Desember 2021
Pengendalian Produksi, Ekspor dan Efektivitas DMO Batubara dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia
Batubara merupakan salah satu sumber energi dan bahan bakar fosil dengan proporsi yang masih besar dalam bauran energi nasional,…
22 Desember 2021
Komoditas Berperan Ungkit Penerimaan
JAKARTA, KOMPAS — Pendapatan negara hingga November 2021 mencapai Rp 1.699,4 triliun atau 97,5 persen dari target sebanyak Rp 1.743,6 triliun. Jumlah…
29 Juni 2021
Sektor Minyak, Gas, dan Pertambangan Kedepan dalam Perspektif Transisi Energi
Publish What You Pay (PWYP) Asia Pasific menyelenggarakan diskusi daring melalui media zoom yang bertemakan “Oil, Gas and Mining in The Energy…
21 Juni 2021
Lagi, UU Minerba Kembali Dipersoalkan ke MK
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan mengajukan uji materi terhadap UU No.3 Tahun 2020 tentang…
26 Januari 2021
Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara
Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah…
17 September 2020
Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Rokan untuk Masyarakat Riau
Pekanbaru – Sebagaimana diketahui, kontrak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan Wilayah Kelola Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Rokan…
28 Agustus 2020
Aspek Perizinan Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Aspek perizinan menjadi salah satu yang berubah secara signifikan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba, mulai dari kewenangan…