Skip to content

Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.

AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.

Artikel terkait

Dokumen Ketenagalistrikan Tunjukan India Berencana Menurunkan Kapasitas PLTU di 2030, Bagaimana Nasib Batu Bara Indonesia?

India merupakan negara tujuan ekspor batu bara Indonesia terbesar kedua setelah China dengan total mencapai 97,5 juta ton pada 2020 berdasarkan data…

Mengapa BLU Batu Bara Belum Terwujud?

JAKARTA – Para pengusaha menanti pembentukan badan layanan umum atau BLU batu bara. Ditunggu sejak awal tahun, belum ada titik terang soal peresmian…

Royalti Progresif Batu Bara Genjot Penerimaan Negara

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan skema royalti progresif untuk ekspor batu bara. Skema royalti progresif batu bara bakal mengerek penerimaan…

Pengendalian Produksi, Ekspor dan Efektivitas DMO Batubara dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia

Batubara merupakan salah satu sumber energi dan bahan bakar fosil dengan proporsi yang masih besar dalam bauran energi nasional,…

Komoditas Berperan Ungkit Penerimaan

JAKARTA, KOMPAS — Pendapatan negara hingga November 2021 mencapai Rp 1.699,4 triliun atau 97,5 persen dari target sebanyak Rp 1.743,6 triliun. Jumlah…

Sektor Minyak, Gas, dan Pertambangan Kedepan dalam Perspektif Transisi Energi

Publish What You Pay (PWYP) Asia Pasific menyelenggarakan diskusi daring melalui media zoom yang bertemakan “Oil, Gas and Mining in The Energy…

Lagi, UU Minerba Kembali Dipersoalkan ke MK

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan mengajukan uji materi terhadap UU No.3 Tahun 2020 tentang…

Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara

Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah…

Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Rokan untuk Masyarakat Riau

Pekanbaru – Sebagaimana diketahui, kontrak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan Wilayah Kelola Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Rokan…

We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preference Center