Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel terkait
30 Agustus 2017
KPK Temukan 73.811 Hektare Hutan jadi Tambang Batu Bara
Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan peningkatan penggunaan kawasan hutan konservasi…
12 Agustus 2017
Industri Ekstraktif Migas dan Penerimaan Negara
Sebuah tulisan singkat untuk memahami industri ekstraktif migas dan aliran penerimaannya. Tulisan ini berisi mengenai tahapan kegiatan di hulu migas,…
1 Agustus 2017
Negara Rugi Rp 9 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Batubara
KPK memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai US$ 677 juta atau sekitar Rp 9,02 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan…
31 Juli 2017
Alokasi Dana Migas Diperlukan
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga…
28 Juli 2017
Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah…
20 Juli 2017
Belajar dari Carut Marut Tata Kelola Tambang Batu Bara
Kekacauan dalam pemberian izin tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan…
18 Juli 2017
Komitmen Pemerintah Batasi Produksi Batu Bara Dipertanyakan
JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batu bara menjadi 400 juta ton pada 2019 diragukan. Padahal…
17 Juli 2017
Surati Bappenas, Kementerian ESDM Naikkan Target Produksi Batubara
"Jangan sampai permohonan peningkatan produksi ini memperkuat dugaan pemerintah lemah terhadap intervensi dari perusahaan dan pelaku usaha," kata…
17 Juli 2017
Pemerintah Wajib Batasi dan Turunkan Produksi Batubara
Jakarta, Petrominer — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dituntut serius mengimplementasikan kebijakan…







